WAWANCARA RADIO CITRA LESTARI

 2020-04-22 10:34:32


1. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral.

 

2. Kenapa Pemda Membuat Dinas Perindustrian

a. Membina IKM baik IKM agro maupun non agro

b. Membina perusahaan besar baik PMA maupun PMDN

c. Membina, mengarahkan, Memasarkan kawasan industry agar berinvestasi di Sukabumi

d. Membina dan mengawasi kegiatan ESDM utamanya pemanfaatan panas bumi

 

Khusus pada masa kepemimpinan Bupati Marwan Adjo kami memiliki tugas untuk mensukseskan 5 agenda prioritas pembangunan, utamanya agenda no 1 yakni perluasan kesempatan kerja dan kesempatan usaha.

Dengan sub agenda prioritas sebagai berikut  :

a. Memberikan perizinan gratis untuk UMKM, IKM dan pelaku ekonomi kreatif serta memberikan penghargaan setiap tahun pagi para pengusaha muda inspiratif dan pengusaha yang membantu pemberdayaan masyarakat. 

b. Memfasilitasi kerjasama permodalan UMKM, IKM dan pelaku ekonomi kreatif.

 

3. Bidang dan Kegiatan

DPESDM ada tiga bidang, yakni  :

a. Industri Agro terdiri dari tiga seksi tanpanghor, peternakan dan perkebunan, perikanan kelautan dan bahan buatan. (Pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas, bantuan PIRT, halal, kemasan, AKG)

b. Industri Non Agro, kimia  (Pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas, bantuan IUI, sertifikasi kompetensi, SNI)

c. Fasilitasi dan ESDM, Data dan Informasi, Promosi dan Fasilitasi, ESDM (penyediaan data dan informasi, info via web, teknologi via youtube, promo produk IM via media social, marketplace, pameran, Promosi sector industry, Fasilitasi perizinan,  Fasilitasi bantuan alat, penumbuhan WUB, Penghitungan NPA, MBLB, Pemanfaatan panas bumi.

 

4. Pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar Mandiri

Mewujudkan    ini    tidak    bisa   sendiri  namun harus bekerjasama dengan semua lini, sebagai berikut  :

a. Pemerintah desa menentukan tema pembangunan ekonomi di desanya,

b. Dinas teknis sebagai lokomotif yaknis Distan, Dislutkan, Disnak bergerak di sector hulu (tergantung tema desa)

c. Pasca Dinas teknis yang bergerak di hulu DPESDM kemudian, peran DPESDM adalah meningkatkan nilai tambah bahan baku menjadi barang setengah jadi. Dari mulai perizinan sampai bantuan alat.

d. DPKUKM bidang UKM bertugas membina administrasi IKM, mempromosikan, dan membantu akses permodalan

e. DPKUKM bidang Perdagangan bertugas untuk turut memasarkan produk IKM diantaranya melalui Perbup Bela Beli, membantu pemasaran melalui pasar modern.

f. DPMPTSP turut memasarkan melalui promosi ke luar daerah.

 

5. Apa Bedanya DPESDM dan DPKUKM

DPESDM ranahnya pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM)  dan industry besar

DPKUKM ranahnya pembinaan UKM termasuk didalamnya IKM yang menjual produknya pedagang mie ayam, baso, toko kelontong, restaurant.

 

6. Langkah yang dihadapi untuk wabah COVID-19

Kami mendata IKM yang terkena dampak secara ekonomi karena wabah COVID untuk diusulkan pada kementerian perindustrian, pemerintah daerah propinsi dan Kabupaten. Kita masih menunggu langkah apa yang akan diambil kementerian, pemprop dan pemda untuk para pelaku IKM. Saat ini ada IKM yang sudah merumahkan para karyawannya karena sudah tidak berproduksi selama satu bulan.

 

7. Pesan untuk para IKM

Daftarkan kegiatan IKM / usaha anda pada kami Dinas Perindustrian dan ESDM dengan cara dating ke kantor di komplek gelanggang Cisaat atau melalui No.  0813.8.555.9499, selanjutnya tinggal mengisi google form.

 

8. Apa saja kendala yang dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam pembangunan industri kecil yakni kemauan dan kemampuan ikm untuk mengurus perizinan, dari mulai sku, npwp, pirt, iui sampai dengan sertifikat halal.  Selain itu kendala dalam mengkoordinasikan produksi perusahaan besar, padahal data produksi tersebut sangat dibutuhkan karena akan mempengaruhi nilai pdrb kabupaten.  

Kendala lain yang dihadapi pada bidang esdm adalah masalah kewenangan.  Kewenangan esdm pasca undang-undang 23 tahun menjadi kewenangan pemerintah propinsi sehingga dinas perindustrian dan esdm tidak bisa lagi berbuat banyak untuk menhadapi masalah pertambangan.  

 

 

9. Bagaimana cara menghilangkan kendala

Menyikapi kendala tersebut dinas perindustrian dan esdm memfasilitasi perizinan gratis dengan sistem jemput bola, misalnya pirt melalui cara kerjasama dengan dinas kesehatan dan dinas perizinan, ataupun misalnya halal kerjasama dengan dinas perindustrian propinsi.  Menghadapi masalah industri besar kami sudah mempersiapkan perbup agar setiap industri besar melaporkan jumlah produksi dan nilai omzet nya.  Kendala pada bidang esdm saat ini kita berlindung pada peraturan gubernur tentang bantuan penetapan nilai produksi dan pajak air tanah.

 

10. Apa program unggulan 2020

Program unggulan 2020 kita mentargetkan produk berkualitas bisa dipasarkan di pasar modern, bahkan kalau memungkinkan minimal 10 produk bisa ekspor ke negara asia,  selain itu kita juga mentargetkan 1.570 tambahan ikm produktif.

 

11. Bidang apa saja yang mendapat perhatian khusus tahun 2020

Semua bidang mendapat perhatian khusus, namun karena berdasarkan data base jumlah pengrajin industri agro lebih besar maka pada tahun 2020 industri agro menjadi perhatian khusus.  Selain itu pada bidang esdm harus mampu membantu dispenda untuk merealisasikan pendapatan pajak air tanah sebesar 100 milyar.


Top